Wujudkan Birokrasi Profesional, Rutan Blora Ikuti Zoom Monev Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Triwulan IV (B12

BLORA INFO_PAS - Rumah Tahanan Negara Klas IIB Blora Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) Triwulan IV B12 Tahun 2023 secara virtual melalui zoom meeting, Selasa (05/12).

Maksud dan tujuan kegiatan ini dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara berkala. Selaras dengan hal ini melaksanakan Kegiatan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Triwulan IV (B12) Tahun 2023.

Baca juga: Diskusi Dengan Try Sutrisno, LaNyalla Terima Mandat Kembalikan UUD 1945

Kegiatan zoom dihadiri oleh Karutan Blora, Budi Hardiono beserta jajarannya. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Harper Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Inspektur Wilayah II Lilik Sujandi.
"Terimakasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk bergabung di zoom ini, semoga pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar." Ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Ham, Razilu. Beliau mengatakan bahwa dengan adanya zoom monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi ini dapat mengingatkan kepada seluruh Unit Pelaksa Teknis (UPT) untuk memperbaiki kembali dan memperhatikan kualitas pelayanan yang ada, untuk menciptakan birokrasi yang profesional. 

Baca juga: Heru Widodo: Berbatasan Langsung dengan Negara Lain, Batam Perlu Pengamanan Ekstra

Di dalam materi yang disampaikan oleh Irjen, yang menjadi perhatian khusus yaitu penurunan indeks reformasi birokrasi. Ada beberapa penyebab terjadinya penurunan tersebut, diantaranya manajemen SDM belum terkelola dengan baik, capaian perjanjian kinerja belum dijadikan dasar sebagai penentu prestasi kepala satuan kerja, aplikasi untuk memonitor capaian kinerja belum terintegrasi, inovasi belum tersosialisasi, mitigasi risiko belum optimal, serta pemantauan WBK/WBBM masih secara administratif.

Diakhir materi Razilu menyampaikan pesan,  pentingnya birokrasi saat ini untuk kemajuan instansi Kementerian Hukum dan Ham.
"Reformasi Birokrasi harus berdampak langsung kepada masyarakat. Digitalisasi pemerintahan menjadi pendorong nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kemenkumham." Ucapnya.

Baca juga: Dosen Ahli Hukum Pidana Anggreany Haryani Geram Maraknya Tindak Asusila di Ponpes

Karutan Blora, Budi Hardiono mengatakan, “Dengan dilaksanakannya Zoom Metting ini semoga bisa menambah Pemahaman kita dalam melakukan tusi kita agar pelaksaan Monitoring dan Evaluasi Renja Reformasi Birokrasi Triwulam IV (B12) Tahun 2023 berjalan dengan lancar." Pungkasnya.